Penjualan Tanah dan Bangunan SD untuk Menutupi Kekurangan Biaya Penyediaan Lahan Baru

Editor :
Asda I Pemkab Garut, Nurdin Yana./visi.news/zaahwan aries.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, terus melakukan penelusuran terkait akar permasalahan kasus penjualan tanah dan bangunan SDN Jayamukti 2 di Kecamatan Cihurip. Hasilnya, diketahui penjualan tanah dan bangunan SD dilakukan pihak pemerintah desa setempat untuk mencari tambahan biaya penyediaan lahan baru yang masih kurang.

“Kami sudah memanggil semua pihak yang ada kaiatan dengan kasus penjualan bangunan dan lahan SDN Jayamukti 2 untuk dimintai keterangannya. Kesimpulannya, pihak desa melakukan penjualan karena masih butuh biaya untuk penyediaan lahan di lokasi sekolah yang baru,” ujar Asisten Daerah (Asda) I Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, Minggu (5/7).

Dikatakannya, pihak Pemerintah Desa Jayamukti berani menjual lahan dan bangunan sekolah yang lama karena anggapannya sudah tak lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM). Pelaksanaan KBM sendiri memang sudah cukup lama dipindahkan ke sekolah baru yang dibangun pada tahun 2018-2019 melalui dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat

Nurdin menyebutkan, dari hasil penelusuran juga diketahui bahwa kronologi penjualan tanah SDN Jayamukti 2 berawal ketika pihak sekolah mendapat bantuan DAK untuk pembangunan enam ruang lokal pada periode 2018-2019. Karena lokasi awal sekolah yang berada di Kampung Sawahkupa dianggap tak representatif karena rawan bencana, akhirnya diputuskan pembangunan enam ruang lokal kelas itu dipindahkan ke lokasi lain yang dianggap lebih aman

Sesuai aturan, tuturnya, salah satu syarat dalam pembagunan ruang kelas melalui DAK yakni adanya ketersediaan tanah oleh warga sekitar. Untuk pembangunan enam ruang lokal kelas baru itu diperlukan tanah sekitar  1.123 meter persegi dengan harga sekitar Rp 168 juta.

” Lahan yang diperlukan untuk lokasi pembangunan enam unit kelas baru memang sudah tersedia, tetapi saat itu dananya belum mencukupi. Karena ketidakpahaman terhadap aturan, saat itu pihak desa, komite, dan sekolah,¬†sepakat untuk menjual tanah SD yang lama,” katanya.

Baca Juga :  Bambang Eka Sesalkan Cara Polisi Menangkap Jumhur Hidayat

Secara kebetulan, saat itu ada warga yang bersedia membelinya dengan harga Rp 80 juta. Kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk menutupi kekurangan biaya penyediaan lahan yang baru.

Diungkapkan Nurdin, bangunan kelas SDN Jayamukti 2 dibangun pada tahun 1983 melalui program inpres. Lahan yang digunakan saat itu dibeli dengan biaya dari patungan warga desa yang saat itu sangat mengharapkan di daerah mereka ada bangunan sekolah.

Menurutnya, sesuai aturan, tanah yang telah dijadikan sekolah secara administratif statusnya menjadi aset pemerintah daerah. Karena telah disumbangkan ke pemerintah. Demikian pula halnya dengan lahan dan bangunan SDN Jayamukti 2, apalagi oleh Pemkab Garut telah didaftarkan ke dalam buku inventaris.

Nurdin menyampaikan, pihak desa, komite, dan sekolah berpikir pragmatis dan masih punya anggapan lahan tersebut merupakan milik pemerintah desa sehingga kemudian menjualnya ke warga bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf ini kemudian diketahui adalah anak dari warga yang dulu pemilik tanah tersebut.

“Setelah beberapa bulan terjual, karena tak mau ada masalah, pihak pembeli menanyakan bentuk otentik hasil transaksi jual beli lahan tersebut. Namun saat itu pihak komite dan sekolah tak mau memberikan tanda tangan pada kuitansi transaksi itu dan akhirnya disepakati penandatanganan dilakukan oleh kepala desa,” ucap Nurdin.

Lebih jauh Nurdin mengatakan kasus penjualan lahan dan bangunan sekolah itu murni akibat ketidakfahaman pihak desa, komite, dan sekolah terhadap aturan. Di sisi lain Nurdin mengaku sangat menyayangkan tidak adanya koordinasi dari pihak desa, komite, dan sekolah sebelum memutuskan untuk melakukan penjualan.

Padahal tandasnya, jika saja sebelumnya mereka konsultasi ke Korwil Pendidikan, tentu masalahnya tidak akan seperti sekarang ini. Pihak Pemkab Garut bisa menghapus daftar kepemilikan aset dan kemudian menghibahkannya untuk kepentingan umum ketika ada
[5/7 18:51] Budi S. Ombik: permintaan.

Baca Juga :  Saudi Ingatkan Jangan Gunakan Jasa Umroh Ilegal

Nurdin juga menyebutkan, dalam pertemuan yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait juga terungkap bahwa saat ini pihak pembeli ingin membatalkan membeli lahan tersebut. Pihak pembeli juga memintan uang yang telah diberikannya untuk membeli lahan tersebut dikembalikan.

Keinginan pihak pembeli itu sendiri sudah disanggupi oleh pihak desa meskipun saat ini belum semuanya uang itu bisa dikembalikan. Pemkab Garut akan ikut mengawal proses pengembalian uang dari pihak desa ke pihak pembeli.

“Terkait lahan bekas lokasi sekolah yang lama, rencanya akan dijadikan ruang terbuka hijau oleh Pemkab Garut. Tidak akan ada bangunan apa pun di lokasi itu karena memang tidak aman atau rawan terhadap bencana alam,” katanya. @zhr

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Sempat Hilang, Pendaki Gunung Guntur Akhirnya Berhasil Ditemukan

Ming Jul 5 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Afrizal Putra Martian (16), pendaki Gunung Guntur yang sempat dinyatakan hilang pada Sabtu (4/7/2020), akhirnya berhasil ditemukan. Warga Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ini ditemukan dalam kondisi selamat, tetapi kondisinya sangat lemah. Menurut Kepala Basarnas Bandung, Deden Ridwansah, pihaknya menerima laporan ada seorang pendaki di kawasan […]